INDONESIA | ENGLISH

Info Terbaru: Berita Resmi Paten Seri-A & Berita Resmi Paten Sederhana Seri-A No. 644 Berdasarkan UU Paten No. 13 Tahun 2016 baca lebih lanjut

LMKN Bahas Regulasi Pendistribusian Royalti Musik dan Lagu

19 Juli 2019 LMKN Bahas Regulasi Pendistribusian Royalti Musik dan Lagu 1

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) membahas regulasi terkait pendistribusian  royalti untuk musik dan lagu di Indonesia dalam seminar yang digelar di Hotel Mercure Alam Sutera, Tangerang Selatan, Jumat (19/7/2019).

Ketua LMKN, Yurod Saleh, menyatakan bahwa forum ini merupakan momen penting untuk mendukung industri permusikan di Indonesia. Namun, perbaikan tersebut tidak bisa dilakukan hanya segelintir orang sehingga para perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Tanah Air perlu menyumbang ide dan gagasan dalam pembuatan peraturan.

"Kita sangat prihatin bagaimana para pencipta untuk ke rumah sakit saja susah. Kita di sini untuk memperjuangkan itu. Begitu juga dengan hal hak pihak terkait, namun ini semua tidak bisa dilakukan hanya oleh segelintir orang saja," ujar Yurod dalam sambutannya.

19 Juli 2019 LMKN Bahas Regulasi Pendistribusian Royalti Musik dan Lagu 2   19 Juli 2019 LMKN Bahas Regulasi Pendistribusian Royalti Musik dan Lagu 3   

Meski dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 34 Tahun 2018, LMKN merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengumpulkan dan mendistribusikan royalti, Yurod mengatakan pihaknya masih membutuhkan kerjasama dengan LMK-LMK. Kerjasama antara LMKN dan LMK-LMK inilah yang akan didiskusikan aturan teknisnya dalam seminar hari ini.

Sementara itu, Kepala Sub Dit. Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Agung Damarsasongko mengatakan LMKN dan LMK Indonesia bisa mengambil pengalaman dari Escritorio Central de Arredacao e Distribuicao (ECAD) selaku lembaga pengoleksi dan pendistribusi royalti Brasil dan SUISSA sebagai lembaga penarik dan pendistribusi royalti Swiss yang kedua pimpinanannya hadir sebagai narasumber dalam seminar ini.

"Besar harapan, kami bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menghasilkan suatu yang dapat menjadi acuan dalam penarikan dan pendistribusian royalti, sehingga ini juga akan memajukan industri musik di Indonesia," kata Agung dalam kesempatan yang sama.

Dalam seminar ini, sekitar 50 peserta dari kalangan pemusik yang bergabung dalam LMK-LMK, komisioner LMKN, dan perwakilan DJKI hadir dalam diskusi.

Kemenkumham Bersama Pemprov Yogyakarta Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal

MoU Kemenkumham dengan Pemprov Yogyakarta 17 Juli 2019 2

YOGYAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan-penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mensinergikan potensi dan tugas pokok untuk melaksanakan Sistem Kekayaan Intelektual (KI).

Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (17/7/2019).

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemajuan KI termasuk kekayaan intelektual komunal (KIK) yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan KIK di Yogyakarta.

Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kekayaan intelektual baik yang bersifat personal maupun komunal perlu dilindungi. Terkait KI komunal seperti budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia yang beragam, pelindungan terhadapnya perlu dilakukan agar tidak diklaim negara lain.

“Kami khawatir kalau tidak didaftarkan warisan budaya leluhur ini, yang tinggi tingkat seninya, suatu saat negara lain akan mengklaim-nya. Tidak heran bila sekarang ini sedikit demi sedikit kekayaan itu berkembang di tempat lain, karena kita dianggap tidak punya kepedulian terhadap pelestarian dan pengembangannya. Ini perlu dilindungi, tidak hanya paten, merek juga indikasi geografis,” ujarnya.

Dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan ini diharapkan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kemenkumham bersama Pemerintah Provinsi Yogyakarta dapat bersinergi dalam penyebarluasan informasi KI dan mengembangankan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan KI.

“Saya berharap dalam pelaksanaannya akan dapat dilakukan perencanaan secara cermat dan melakukan sosialisasi secara luas. Sehingga pengembangan potensi dan kreatif masyarakat akan mengalami kemajuan signifikan,” ucap Sri Sultan Hamengkubuwono X.

MoU Kemenkumham dengan Pemprov Yogyakarta 17 Juli 2019 3   MoU Kemenkumham dengan Pemprov Yogyakarta 17 Juli 2019 1   

Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Yogyakarta juga menerima tujuh Surat Pencatatan Inventarisasi KIK Ekspresi BudayaTradisional (EBT) yaitu:

  1. Tari Angguk diterima oleh Bupati Kulon Progo
  2. Sekaten diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY
  3. Beksan Bondo Boyo diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY
  4. Tayub Yogyakarta diterima oleh Bupati Gunungkidul
  5. Upacara Mubeng Beteng diterima oleh Walikota Yogyakarta
  6. Saparan Bekakak diterima oleh Bupati Sleman
  7. Tarian Montro diterima oleh Bupati Bantul

Serta penyerahan dua penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas komitmennya menjaga predikat “Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual” yang jatuh kepada:

  1. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta diterima oleh Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta.
  2. Pemerintah Kabupaten Sleman diterima oleh Bupati Sleman.

Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan cara pemerintah untuk melindungi keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia, termasuk memperkuat kepemilikan KIK dan mence-gah pihak asing untuk membajak atau mencuri KIK Indonesia. KIK Meliputi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) serta Indikasi Geogra-fis.

Yogyakarta memiliki KIK yang begitu beragam. Pelestarian dan Pengembangan KIK dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. KIK yang mengandung unsur karakteristik warisan leluruh tersebut dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya perekonomian daerah melalui sek-tor pariwisata.

Menurut Direktur Jenderal KI Freddy Harris, ada 80 indikasi geografis terdaftar dan 116 kekayaan intelektual komunal di Indonesia yang terinventarisasikan ke dalam database Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal DJKI.

“Indikasi geografis baru 80, makanya di kantor wilayah kami bilang setiap kabupaten setiap tahunnya harus daftar satu setiap kami berkeliling. Tapi bukan cuma indikasi geografis, kekayaan intelektual komunal juga perlu didaftarkan,” pungkas Freddy Harris.

Sayangnya dengan bentangan wilayah geografis Indonesia yang begitu luas, mulai dari Sabang hingga Merauke, masih minimnya inventarisasi KIK ke database Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal DJKI.

Diharapkan dengan adanya MoU semacam ini dapat menumbuhkan kesadaran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap pelindungan KIK.

LMKN Gelar Lokakarya untuk Tingkatkan Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Royalti

15 Juli 2019 LMKN Gelar Lokakarya untuk Tingkatkan Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Royalti 2

Tangerang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menggelar lokakarya bersama Swiss Confederation, ECAD, SUISA dan IGE untuk meningkatkan efisiensi manajemen LKM di Indonesia. Lokakarya ini digelar di Hotel Mercure Alam Sutera pada Senin - Kamis (15-18 Juli 2019).

Komisioner LMKN, Ebiet G.AD berharap lokakarya ini dapat belajar dari negara negara lain untuk membuat tata kelola yang paling baik untuk royalti.

"Yang akan kita lakukan hari ini adalah mencari sebuah pencapaian dari kesempurnaan dari tata kelola royalti khususnya di Indonesia," ujar Ebiet dalam sambutannya.

15 Juli 2019 LMKN Gelar Lokakarya untuk Tingkatkan Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Royalti 1   15 Juli 2019 LMKN Gelar Lokakarya untuk Tingkatkan Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Royalti 3   

"Saya harap kita dapat menyerap sebanyak banyaknya pengetahuan yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Tentu kita padukan dengan apa yang sudah kita capai," lanjutnya.

LMKN adalah lembaga yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMK di bawahnya. Tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini.

Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan kemudian pada pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya LMKN diharapkan hak-hak pencipta terutama hak-hak ekonomi bisa diperoleh dengan layak.

Disetujui DPR RI, RUU Desain Industri Siap Dibahas Ketingkat Selanjutnya

Siaran Pers Disetujui DPR RI RUU Desain Industri Siap Dibahas Ketingkat Selanjutnya 3

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly didampingi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris beserta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri kepada Komisi VI DPR RI di Ruang Rapat Komisi VI Gedung DPR RI, Senayan, Senin (15/07/2019).

Rapat kerja ini beragendakan penyampaian pandangan mini fraksi terhadap pembahasan RUU Desain Industri. Dimana RUU ini untuk memperbaharui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan jaman saat ini.

Yasonna mengatakan bahwa perubahan Undang-undang (UU) kekayaan intelektual (KI) sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan untuk mengakomodasi kepentingan industri kecil dan menengah dalam memperoleh pelindungan KI.

“Semakin tinggi pendaftaran KI di suatu negara baik itu Paten, Merek, Hak Cipta, dan Desain Industri maka semakin baik pertumbuhan ekonomi negara tersebut,” tutur Yasonna.

Siaran Pers Disetujui DPR RI RUU Desain Industri Siap Dibahas Ketingkat Selanjutnya 2   Siaran Pers Disetujui DPR RI RUU Desain Industri Siap Dibahas Ketingkat Selanjutnya 1   

Menurutnya terdapat beberapa pokok perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, antara lain perubahan definisi Desain Industri dan jangka waktu pelindungan Desain Industri.

“Selain itu, perubahan lainya adanya pemeriksaan substansi atas kebaruan Desain Industri, Komisi Banding Desain Industri, dan penggunaan HDI dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,” pungkas Yasonna.

Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan, seluruh fraksi sepakat RUU Desain Industri dilanjutkan ke pembahasan tingkat 1. Dan meminta kepada masing-masing fraksi untuk segera menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk melangkah ke pembahasan selanjutnya.

“DIM tersebut akan kita bahas bersama pemerintah di DPR,” ujar Dito.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian mengucapkan terima kasih atas pandangan para fraksi di Komisi VI  yang telah menyetujui RUU DI untuk diusulkan ke pembahasan lebih lanjut.

Diharapkan kehadiran RUU Desain Industri ini dapat memajukan industri di Indonesia agar mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional.

Pertahankan Gelar WTP, Kemenkumham Gelar Rekonsiliasi Pemutakhiran Data BMN dan Laporan Keuangan Semester I TA 2019

14 juli rakor bmn 1

BEKASI - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto membuka rekonsiliasi pemutakhiran data Barang Milik Negara (BMN) dan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham Semester I Tahun Anggaran 2019 di Harris Hotel and Convention Center Bekasi pada Minggu (14/7/2019).

Kegiatan ini digelar untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah empat kali diterima oleh Kemenkumham secara berturut-turut sejak 2015.

"Dengan adanya kegiatan semacam ini, kita mampu menyajikan laporan keuangan yang handal dan akuntabel dan yang terpenting mampu mempertahankan opini WTP," ujar Bambang Rantam dalam sambutannya.

Bambang Rantam meminta peserta kegiatan ini untuk menyelesaikan pekerjaan rumah pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait penatausahaan dan pengelolaan BMN yang masih bisa dioptimalkan. Hal ini kata Bambang juga wajib menjadi perhatian para pimpinan kantor wilayah.

"Pengelolaan keuangan sudah bagus tapi tetap terus harus ditingkatkan lagi bukan hanya soal penyerapan anggaran saja tetapi harus juga akuntabilitas pertanggungjawabannya juga harus ditingkatkan karena pengadaan saja mungkin mudah tapi pertanggungjawabannya tidak mudah," lanjutnya.

Bambang Rantam berharap kesiapan dan akurasi data dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kemenkumham Semester I 2019 bisa dipercepat.

Di kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Bagian Umum, Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan menyerahkan dua unit laptop untuk masing-masing Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia.

Dua unit laptop tersebut digunakan untuk SIMAK BMN di kanwil dan untuk fasilitas kasubdit pelayanan hukum KI di kanwil.

"Laptop itu kita berikan kepada seluruh kanwil dan ada 33 kanwil jadi jumlahnya 66 unit," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Chairani Idha K. di kesempatan yang sama.

"Kasubdit KI di Kanwil baru terbentuk. Jadi belum punya sarana dan prasarananya. Kita dari KI berkewajiban memberikan sarana dan prasarana walaupun baru sedikit sedikit. Berikutnya ada lagi tapi kita lihat dulu kemampuan keuangannya," pungkasnya.