Banten - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan kegiatan Konsinyering Pembahasan Penerjemahan Undang-undang di bidang Kekayaan Intelektual (KI) pada hari Kamis (24/08/17). Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Danan Purnomo ini dihadiri oleh 30 orang peserta dengan pembicara Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Imam Santoso dan Himpunan Penerjemah Indonesia, Indra Listyo.

Dalam sambutannya Danan mengatakan ?untuk memberikan pemahaman kekayaan intelektual secara global maka diperlukan penerjemahan undang-undang bidang kekayaan intelektual di Indonesia ke dalam bahasa Inggris agar dapat memberikan informasi secara internasional tentang sistem hukum kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia?. 

Hal tersebut perlu disampaikan mengingat perlindungan KI menjadi isu yang sangat menarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi internasional, sebagai akibat perkembangan teknologi di bidang komunikasi, teknologi, transportasi, dan meningkatnya intensitas kualitas riset serta perkembangan di bidang teknologi dan inovasi pada era globalisasi saat ini. 

Undang-undang KI yang diterjemahkan dalam kegiatan ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berbeda dengan penerjemahan sebelumnya, penerjemahan Undang-undang KI kali ini bersifat resmi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, salah satu tujuan penting penerjemahan Undang-undang KI adalah dalam rangka menyebarkan informasi di bidang KI secara global.

Danan Santoso menjelaskan bahwa “Perekonomian dunia telah memasuki era ekonomi kreatif, dimana ekonomi berkembang berdasarkan kreativitas dan inovasi. Industri kreatif bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu, atau industri yang dihasilkan dari kemampuan sumber daya manusianya. Hal tersebut tentu erat kaitannya dengan sistem KI. Dengan demikian, KI dapat dikatakan sebagai salah satu elemen utama dalam pembangunan ekonomi kreatif, ujar Danan mengakhiri sambutannya. (Humas DJKI, Agustus 2017)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berupaya dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Kekayaan Intelektual khususnya bagi pemeriksa paten, merek dan desain industri. Melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), DJKI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Sistem Promosi dan Jenjang Karir Pemeriksa Kekayaan Intelektual (KI) yang dihadiri sebanyak 57 peserta di bilangan Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Dede Mia Yusanti saat membuka acara, menjelaskan melalui FGD ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang baik, terkait peningkatan jenjang karir bagi pemeriksa paten, merek dan desain industri yang masuk dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Lanjutnya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi untuk mengubah sistem birokrasi menjadi lebih baik, pemerintah pusat mendorong berkembangnya JFT, hal tersebut tercermin dengan terus bertambahnya jumlah JFT serta pemberian formasi pada CPNS yang lebih mengutamakan pengisian jabatan JFT.

Terselenggaranya acara ini juga berkat dukungan JICA sebagai mitra DJKI, hal ini sebagai cerminan hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dengan Jepang. Perwakilan Kantor JICA di Indonesia, Mr. Igarashi Yohei menyampaikan bahwa “JICA sangat senang sekali bisa terlibat dalam proyek kerja sama ini, mengingat tahun depan kita akan memperingati hubungan diplomatik Indonesia-Jepang ke 60”, tuturnya.

Kepala Bagian Kepegawaian DJKI, Slamet Riyadi menambahkan bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa semua pegawai berhak mendapatkan pengembangan kompetensi.

“Khususnya untuk JFT di lingkungan Kemenkumham tentu kita harus selalu mengembangkan SDM para pemeriksa ini dan juga untuk meningkatkan karir mereka ke depannya”, ujarnya disela waktu coffee break.

Jabatan fungional tertentu merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas jabatan fungional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian, terdapat 4 (empat) tingkatan mulai dari jabatan ahli tertinggi, ahli madya, ahli muda dan ahli pertama.

Para pemeriksa di DJKI masuk ke dalam jabatan fungsional tertentu. Pengembangan karirnya, dalam hal ini dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, serta dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

Dede Mia Yusanti berharap “melalui kegiatan ini, para peserta dapat berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan peluang-peluang yang bisa diperoleh sebagai JFT, dari paparan yang disampaikan narasumber untuk bisa pelajari sedalam mungkin”, ujarnya saat menutup sambutan acara. (Humas DJKI, Agustus 2017)

021-29027417

humas.hki@gmail.com

Alamat

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Kuningan - Jakarta Selatan
Kuningan- Jakarta Selatan, Indonesia
12940
12940

Jam Kerja

Senin - Jum'at
Senin - Jumat
07:30 - 16:00 WIB
07:30 - 16:00 WIB
Loket
Loket Layanan Kekayaan Intelektual