Untuk mendukung pembangunan nasional di Indonesia melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI), pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Focus Group Discussion ke-1 (satu) Penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual dengan tema "Kebijakan Kekayaan Intelektual dan Penegakan Hukum" di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Acara ini dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Aidir Amin Daud yang didampingi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan DJKI, diantaranya Dede Mia Yusanti Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Salmon Pardede Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman. FGD ini dipimpin oleh  Mantan Direktur Jenderal KI, A. Zen Purba dan dihadiri perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L), serta anggota Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI).

Dalam sambutannya, Plt Dirjen KI Aidir Amin Daud menyampaikan bahwa strategi nasional KI ini sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia. Melalui Strategi Nasional ini, diharapkan KI dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam konteks ekonomi dan sosial yang dilayaninya, serta untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara tujuan ekonomi, prioritas pembangunan, sumber daya negara dengan pemanfaatan kekayaan intelektual.

FGD membahas untuk mendapatkan masukan, tanggapan  serta mendiskusikan studi literatur dan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang menggunakan Baseline Survey Questionnaire. Survey dimaksud telah dilaksanakan di dua kota yaitu Yogyakarta dan Medan dalam suatu kegiatan Rapat Koodinasi melalui Pengumpulan Data (kuesioner). Rakor di Yogyakarta dan Medan tersebut bertujuan untuk  mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan tentang pelaksanaan KI di Indonesia. Selanjutnya Rakor  akan dilaksanakan di Bandung dan Bali.

Hasil masukan FGD ini sebagai dasar untuk merumuskan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual yang memiliki visi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melindungi, serta memaksimalkan eksploitasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai salah satu aset ekonomi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional, serta pemberian penghargaan kepada para kreator, inventor, dan para pelaku usaha yang telah berhasil memanfaatkan Kekayaan Intelektual dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Oleh karenanya itu, dalam merumuskan Strategi Nasional KI dibentuk Tim Expert Nasional yang terdiri dari para ahli nasional yang sesuai dan berkualitas, serta konsultan internasional (WIPO) yang akan diminta untuk melakukan pencarian fakta awal, melaksanakan audit KI, serta mengembangkan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Nasional. Tim Expert Nasional tersebut sudah terbentuk berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM yang terdiri dari Prof. A. Zen Umar Purba, SH, LL.M (sebagai National Lead Expert) dan sebagai National Expert adalah (1). Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D; (2). Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.; dan (3). Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP.

Kegiatan pertama Tim Expert adalah studi literatur untuk meninjau dokumen kebijakan nasional yang ada saat ini, serta mengidentifikasi cara terbaik untuk menyelaraskan strategi nasional KI dengan prioritas pembangunan nasional negara yang ada.

Tahapan terakhir adalah penerapan atau implementasi Strategi yang diadopsi dan disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui  rencana aksi negara berbasis proyek. Prioritas lima tahun pertama adalah pengimplementasian rekomendasistrategi nasional KI, dan lima tahun selanjutnya akan dievaluasi apakah diperlukan untuk diperbaharui atau dirumuskan ulang kembali. (Humas, September 2017)

     

Balikpapan, Kalimantan Timur – Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud membuka kegiatan Sosialisasi Undang-undang Kekayaan Intelektual dan hadir 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pemerintah Daerah setempat dan kalangan akademisi dari Universitas Balikpapan, Selasa (29/08/2017). Dalam rangkaian kegiatan tersebut, hadir pula Direktur Paten, Rahasia Dagang dan DTLST, Timbul Sinaga dan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Salmon Pardede. Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini adalah agar masyarakat dan para stakeholder mendapatkan pemahaman terkait dengan manfaat dari Kekayaan Intelektual (KI) secara umum, kegunaan atau keuntungan yang diperoleh atas KI dan mekanisme perlindungan KI bagi pemegang hak khususnya dan bagi perekomian Indonesia umumnya.

Dalam kesempatan ini, Aidir Amin Daud juga memberikan penjelasan mengenai manfaat dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC), Undang-undang Nomor 13 tentang Paten (UU Paten) dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG) yang lebih mengedepankan kepentingan dalam negeri. Pemberlakuan UU HC, UU Paten dan UU Merek dan IG diharapkan akan menaikan posisi tawar Indonesia di pasar dunia sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain dan di topang dengan perlidungan hak yang lebih menjamin pelaku KI dalam andil dalam perdagangan internasional.

Aidir Amin Daud menyerukan, “Sejatinya, sistem KI bertujuan untuk menumbuhkan suatu lingkungan yang kondusif sehingga kreativitas dan inovasi dapat tumbuh dan berkembang agar dapat bersaing secara sehat di dunia perdagangan global.” Pemerintah senantiasa melakukan berbagai upaya untuk melindungi, menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas anak bangsa. Hal-hal yang telah dilakukan salah satu adalah dengan cara merevisi Undang-undang KI dan menetapkan aturan-aturan baru dalam peraturan perundang-undangan di bidang KI agar lebih mengoptimalkan KI termasuk perlidungan hak KI sehingga tidak terjadi pengakuan dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan tidak saja terhadap pemegang hak itu sendiri melainkan dapat berpengaruh terhadap perekonomian bangsa. “Kita tidak dapat memungkiri bahwa ilmu pengetahuan, teknologi di berbagai bidang termasuk teknologi informasi dan komunikasi, seni dan sastra berkembang sangat cepat. Hal ini tentunya, menuntut kita untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi industri, UMKM, universitas, dan lembaga penelitian dan pengembangan”, tambah Aidir Amin Daud.

Kegiatan di Balikpapan ini merupakan rangkaian kegiatan terakhir di tanah Borneo dari agenda Sosialisasi Undang-undang Kekayaan Intelektual, dimana sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan serupa di Banjarmasin dan Pontianak. Hadir dalam acara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Ka. Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur, Agus Saryono dan didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi (Ka. Div. Min), Iwan Santoso dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Ka. Div. Yankum), Amru Walid Batubara. (Humas DJKI- Agustus 2017)

021-29027417

humas.hki@gmail.com

Alamat

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Kuningan - Jakarta Selatan
Kuningan- Jakarta Selatan, Indonesia
12940
12940

Jam Kerja

Senin - Jum'at
Senin - Jumat
07:30 - 16:00 WIB
07:30 - 16:00 WIB
Loket
Loket Layanan Kekayaan Intelektual