Yogyakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Bimbingan Teknis Paten Drafting bagi Universitas di Hotel Platinum Adisucipto, Kamis 10 Agustus 2017. Kegiatan yang dihadiri oleh 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, peneliti serta instansi pemerintah ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham D. I. Yogyakarta Gunarso. Turut hadir dan memberi sambutan Direktur Penelitian Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Sri Rahardjo. Narasumber pada kegiatan ini yakni Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Timbul Sinaga dan dua Pemeriksa Paten Senior Ikhsan dan Erlina Susilawati, serta moderator Dosen Fisika Fakultas Matematika dan IPA Universitas Gadjah Mada Dr. Yusril Yusuf.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia sangat ditopang oleh investasi inovasi Kekayaan Intelektual (KI) yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi KI. Oleh karena itu, diharapkan karya intelektual bangsa selalu dapat tumbuh dan berkembang serta dapat berharmonisasi dengan karya intelektual bangsa lain. Banyaknya jumlah universitas di Indonesia baik negeri maupun swasta diharapkan dapat menjadi pionir serta dapat memacu gairah lembaga atau institusi lain dalam berinovasi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal tersebut perlu dilakukan karena IPTEK saat ini memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Sudah saatnya Indonesia menjadi negara “pencipta” bukan hanya “pengekor”.

“Pemanfatan teknologi yang telah dipatenkan sangat mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif. Sektor industri merupakan bagian yang lekat dengan paten begitu pula dengan sektor teknologi dan pertanian”, ujar Gunarso dalam sambutannya. “Kepemilikan terhadap hasil karya berupa produk maupun hasil temuan tertentu wajib di patenkan melalui hak kekayaan intelektual, dengan kata lain semakin banyak paten yang didaftarkan pemilik hak paten ke lembaga yang diberikan kewenangan, berdampak pula pada pendapatan Negara”, lanjutnya.

“Oleh sebab itu, pemerintah kita mengambil peran dalam melindungi kesejahteraan melalui pemanfaatan paten yang di aplikasikan dalam  Undang-undang Paten sebagai bentuk kehadiran negara dalam menstimulus peningkatan inovasi nasional dan perlindungan kesejahteraan umum serta penghargaan terhadap inventor di dalam negeri”, tutur Gunarso.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Sri Raharjo dalam sambutannya mengatakan bahwa, “Jumlah pendaftaran paten baik nasional atau lebih khususnya pada tingkat lokal relatif masih kurang. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan drafting. Lebih dari itu, pihak institusi pun menyiasati secara proaktif dengan memfasilitasi proses pendaftaran paten agar nantinya tidak menambah beban bagi para peneliti dan proses selanjutnya sampai dengan final’, tuturnya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah pendaftaran paten yang menjadi target bagi Universitas Gajah Mada khususnya. “Keterkaitan antara stabilitas atau ‘keajegan’ struktur pendanaan bisa mempengaruhi produktivitas penelitian untuk masuk ke paten. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya kami selalu mengadakan kegiatan seperti ini, serta mengajak peneliti untuk selalu membuka hati dan pikiran terhadap ajakan untuk menyusun draft paten untuk bisa didaftarkan di DJKI”, tambah Gunarso.

Dengan demikian peran KI amatlah penting dalam menunjang kemajuan ekonomi dan pembangunan Indonesia karena sifatnya yang strategis. Kemajuan dalam bidang KI akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan kompetitif. Maka sudah saatnya pengembangan KI dianggap sebagai budaya dalam masyarakat, di mana penanaman pemahaman dan praktiknya perlu ditanam sejak usia dini. (Humas, Agustus 2017)

 

  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly membuka secara resmi Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklat Pim) Tingkat II Angkatan II Kementerian Hukum dan HAM di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Diklat Pim Tingkat II ini diikuti sebanyak 60 orang peserta yang terdiri dari Instansi Kepolisian RI sebanyak 10 orang, dan 50 orang dari Kementerian Hukum dan HAM. Para peserta akan menjalani pendidikan dan pelatihan ini selama 120 hari.

Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan kepada para peserta Diklat, agar para peserta betul-betul mengikuti Diklat Pim Tingkat II ini secara benar, disiplin, dan mulai berfikir tentang inovasi-inovasi yang diperlukan untuk organisasinya. “Saya ingin saudara-saudara menggali dan mengembangkan potensi diri dan berfikir konstruktif, serta imajinatif dan inovatif. Terus melakukan perubahan-perubahan di setiap bidang tugas, khususnya memanfaatkan teknologi pemerintahan atau e-government”, ujar Yasonna saat pidato pembukaan.

Dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Mardjoeki  mengatakan, untuk mencapai pendidikan dan pelatihan Pim Tingkat II maka sesuai kurikulum pembelajaran meliputi, agenda Penguasaan Diri, agenda Diagnosa Perubahan, agenda Inovasi, agenda Tim Efektif, dan agenda Proyek Perubahan.

Melalui Diklat Pim Tingkat II ini diharapkan para peserta pejabat eselon II atau yang akan menjadi eselon II dapat memainkan peranan dalam menerapkan kebijakan strategis dan memimpin bawahannya dengan efektif dan efisien.

Sejalan dengan Menteri Hukum dan HAM, Kepala Lembaga Admistrasi Negara (LAN) Adi Suryanto juga menyampaikan bahwa “Diklat Pim Tingkat II ini merupakan cara untuk membuktikan dan mengaktualisasikan perubahan di organisasi masing-masing peserta. Diharapkan peserta yang lulus menjadi orang yang berkompeten dan betul-betul memiliki kemampuan memimpin, dan seorang pemimpin perubahan harus mampu mengatasi masalah di organisasinya, serta selalu ingin tahu dan harus tahu masalah di dalam organisasinya”, ucapnya pada acara pembukaan Diklat Pim II. (Humas, Agustus 2017)

 

   

021-29027417

humas.hki@gmail.com

Alamat

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Kuningan - Jakarta Selatan
Kuningan- Jakarta Selatan, Indonesia
12940
12940

Jam Kerja

Senin - Jum'at
Senin - Jumat
07:30 - 16:00 WIB
07:30 - 16:00 WIB
Loket
Loket Layanan Kekayaan Intelektual