Untuk mendukung pembangunan nasional di Indonesia melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI), pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Focus Group Discussion ke-1 (satu) Penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual dengan tema "Kebijakan Kekayaan Intelektual dan Penegakan Hukum" di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Acara ini dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Aidir Amin Daud yang didampingi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan DJKI, diantaranya Dede Mia Yusanti Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Salmon Pardede Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman. FGD ini dipimpin oleh  Mantan Direktur Jenderal KI, A. Zen Purba dan dihadiri perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L), serta anggota Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI).

Dalam sambutannya, Plt Dirjen KI Aidir Amin Daud menyampaikan bahwa strategi nasional KI ini sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia. Melalui Strategi Nasional ini, diharapkan KI dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam konteks ekonomi dan sosial yang dilayaninya, serta untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara tujuan ekonomi, prioritas pembangunan, sumber daya negara dengan pemanfaatan kekayaan intelektual.

FGD membahas untuk mendapatkan masukan, tanggapan  serta mendiskusikan studi literatur dan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang menggunakan Baseline Survey Questionnaire. Survey dimaksud telah dilaksanakan di dua kota yaitu Yogyakarta dan Medan dalam suatu kegiatan Rapat Koodinasi melalui Pengumpulan Data (kuesioner). Rakor di Yogyakarta dan Medan tersebut bertujuan untuk  mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan tentang pelaksanaan KI di Indonesia. Selanjutnya Rakor  akan dilaksanakan di Bandung dan Bali.

Hasil masukan FGD ini sebagai dasar untuk merumuskan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual yang memiliki visi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melindungi, serta memaksimalkan eksploitasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai salah satu aset ekonomi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional, serta pemberian penghargaan kepada para kreator, inventor, dan para pelaku usaha yang telah berhasil memanfaatkan Kekayaan Intelektual dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Oleh karenanya itu, dalam merumuskan Strategi Nasional KI dibentuk Tim Expert Nasional yang terdiri dari para ahli nasional yang sesuai dan berkualitas, serta konsultan internasional (WIPO) yang akan diminta untuk melakukan pencarian fakta awal, melaksanakan audit KI, serta mengembangkan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Nasional. Tim Expert Nasional tersebut sudah terbentuk berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM yang terdiri dari Prof. A. Zen Umar Purba, SH, LL.M (sebagai National Lead Expert) dan sebagai National Expert adalah (1). Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D; (2). Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.; dan (3). Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP.

Kegiatan pertama Tim Expert adalah studi literatur untuk meninjau dokumen kebijakan nasional yang ada saat ini, serta mengidentifikasi cara terbaik untuk menyelaraskan strategi nasional KI dengan prioritas pembangunan nasional negara yang ada.

Tahapan terakhir adalah penerapan atau implementasi Strategi yang diadopsi dan disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui  rencana aksi negara berbasis proyek. Prioritas lima tahun pertama adalah pengimplementasian rekomendasistrategi nasional KI, dan lima tahun selanjutnya akan dievaluasi apakah diperlukan untuk diperbaharui atau dirumuskan ulang kembali. (Humas, September 2017)

     

021-29027417

humas.hki@gmail.com

Alamat

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Kuningan - Jakarta Selatan
Kuningan- Jakarta Selatan, Indonesia
12940
12940

Jam Kerja

Senin - Jum'at
Senin - Jumat
07:30 - 16:00 WIB
07:30 - 16:00 WIB
Loket
Loket Layanan Kekayaan Intelektual